PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Diajukan untuk memenuhi Tugas Terstruktur
Mata Kuliah “Pancasila”
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Budaya masyarakat Indonesia dalam mencapai kata kata sepakat ditentukan melalui musyawarah dan konsensus dari masyarakat. Oleh karena itu, bentuk dari proses pemikiran dari suatu masyarakat terbuka menjadi suatu dasar kepribadian Bangsa Indonesia sekaligus sebagai bagian dari konsep perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pemahaman tentang makna dan konsep Pancasila dan UUD 1945 sangat wajib bagi setiap warga negara sebelum menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara disegala bidang, baik bidang ideologi, politk, ekonomi, sosial, dan budaya. Era global menuntut kesiapan segenap komponen bangsa untuk mengambil peranan sehingga dampak negatif yang kemungkinan muncul dapat segera diantipasi.
Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara diharapkan mampu menjadi filter dalam menyerap pengaruh perubahan zaman di era globalisasi ini. Keterbukaan ideologi Pancasila, terutama ditujukan dalam penerapannya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi mencerminkan cara bepikir masyarakat, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-cita.
Pada intinya sistem pemikiran terbuka ini yang kemudian disebut sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka sangat bertolak belakang dengan ideologi tertutup. Pada ideologi tertutup, cita-cita merupakan sekelompok orang saja, dipaksakan bersifat totaliter, pluralisme pandangan dan kebudayaan, serta hak asasi ditiadakan.
Sedangkan, isi ideologi terbuka tidak hanya nilai dan cita-cita saja, melainkan juga menuntut konkret dan operasional yang kurang mutlak.
B. Rumusan Masalah
- Apa pengertian dari Ideologi ?
- Apa saja Peran Ideologi ?
- Apa saja Fungsi Ideologi ?
- Bagaimana Dimensi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka ?
- Bagaimana Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka ?
- Bagaimana Sejarah Ideologi Pancasila ?
- Bagaimana Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi ?
- Bagaimana Pancasila sebagai Ideologi Terbuka ?
- Bagaimana Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa ?
- Bagaimana Pancasila sebagai Sumber Nilai ?
- Bagaimana Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan ?
- Bagaimana Sikap dan Contoh Positif terhadap Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Terbuka?
- Hal apa saja yang mendasari Perilaku Konstitusional dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara yang sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila?
- Sikap apa saja yang Selektif terhadap Pancasila ?
C. Tujuan
- Untuk mengetahui Pengertian dari Ideologi.
- Untuk mengetahui Peran Ideologi.
- Untuk mengetahui Fungsi Ideologi.
- Untuk mengetahui Dimensi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka.
- Untuk mengetahui Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka.
- Untuk mengetahui Sejarah Ideologi Pancasila.
- Untuk mengetahui Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi.
- Untuk mengetahui Pancasila sebagai Ideologi Terbuka.
- Untuk mengetahui Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa.
- Untuk mengetahui Pancasila sebagai Sumber Nilai.
- Untuk mengetahui Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan.
- Untuk mengetahui Sikap dan Contoh Positif terhadap Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Terbuka.
- Untuk mengetahui Perilaku Konstitusional dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara yang sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila.
- Untuk mengetahui Sikap Selektif terhadap Pancasila.
D. Manfaat
- Untuk menambah suatu wawasan atau ilmu penegetahuan dari materi Pancasila.
- Dapat dijadikan suatu informasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak lambang Pancasila atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
- Dengan adanya informasi ini masyarakat menjadi lebih berpikir yang mendalam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
- Mempunyai rasa kebanggaan tersendiri menjadi masyarakat Indonesia, karena Pancasila dijadikan sebagai Ideologi Terbuka.
- Dapat menyesuaikan diri dengan orang luar negeri apabila budaya asing masuk ke Negara Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
A. Pengertian Ideologi
Kata ideologi berasal dari bahasa latin yaitu idea dan logos. Idea yang artinya daya cipta sebagai hasil kesadaran manusia dan logos yang artinya ilmu. Menurut Kaelan idea diartikan dengan cita-cita. Jadi, ideologi yaitu suatu pengetahuan tentang gagasan –gagasan, pengetahuan tentang ide-ide (science of ideas), atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.
B. Peran Ideologi
Cita-cita yang mendasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan dan pada hakikatnya suatu ideologi memiliki peranan, yaitu sebagai berikut.
- Sebagai jawaban atas kebutuhan akan citra atau jati diri suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi, atau bahasa.
- Untuk menjembatani founding fathers dan para generasi penerus bangsa.
- Menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok yang berpegang pada ideologi.
- Sebagai keyakinan para pendiri yang menguasai, mempengaruhi seluruh kegiatan sosial.
C. Fungsi Ideologi
Menurut Ramlan Surbakti ideologi mempunyai fungsi utama dalam masyarakat, yaitu :
- Sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat.
- Sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarkat.
D. Dimensi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Dimensi sifat ideologi pada hakikatnya merupakan hal yang sangat penting. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan cerminan bangsa Indonesia yang senantiasa terbuka dalam setiap dimensi kehidupan. Menurut Dr. Alfian, kekuatan ideologi tergantung pada tiga dimensi yang dikandungnya. Ketiga dimensi tersebut yaitu sebagai berikut.
1. Dimensi Realita
Artinya, nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka benar-benar merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Masyarakat indonesia dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dan bernegara secara nyata dan hidup masyarakat atau bangsanya. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya.
2. Dimensi Fleksibilitas
Artinya, Pancasila mempunyai sifat keluesan dalam menjawab tantangan zaman di masa kini maupun mengahadapi masa depan, tanpa harus kehilangan kepribadian dan arah tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Dimensi Idealisme
Artinya, keterbukaan untuk menerima kemajuan zaman yang lebih baik yang sesuai dengan nilai-nilai idealisme. Pancasila tumbuh seiring dengan gerak perkembangan bangsa melalui perwujudan dan pengalaman di kehidupan sehari-hari.
E. Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu :
1. Dimensi Idealis
Dimensi idealis merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
2. Dimensi Normatif
Dimensi normatif merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tinggi yang di dalamnya memuat Pancasila yaitu terdapat dalam alinea IV.
3. Dimensi Realitas
Dimensi realitas merupakan suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi ideal dan normatif, Pancasila juga harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maaupun dalam penyelenggaraan Negara.
Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka sifat Ideologi Pancasila tidak bersifat “utopis”, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Pancasila juga bukan merupakan Ideologi “pragmatis” yang hanya menekankan segi praktisi belaka tanpa adanya aspek idealisme. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Adapun penjabaran dan realitasnya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis dan reformatif yang senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat.
F. Sejarah Ideologi Pancasila
Sejarah Pancasila dibagi menjadi beberapa tahap dimana pada setiap tahapnya terdapat beberapa faktor dan peristiwa penting yang tentunya tercatat dalam sejarah Pancasila itu sendiri. Adapun tahap-tahap sejarah Pancasila, yaitu sebagai berikut.
1. Masa Pra Kemerdekaan
Dalam masa ini berkaitan dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum kemerdekaan. Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno Hatta, beliau menegaskan bahwa beliau bukanlah pencipta Pancasila, namun beliau berperan sebagai penggali Pancasila dari khasanah sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa Piagam Jakarta lah (Jakarta Charter) yang pada akhirnya berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian ditetapkan oleh Sidang Pleno BPUPKI pada 10 Juli 1945. Sore hari, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Bung Hatta mendapatkan laporan bahwa masyarakat di Indonesia di bagian Timur keberatan dengan isi Pembukaan UUD 1945 yang mengandung kata Syari’at Islam. Demi menjaga keeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka keesokan harinya diputuskan untuk menghilangkan kalimat tersebut, demi menyatukan seluruh warga Negara Indonesia.
2. Masa Revolusi
Pancasila dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan Pancasila yang definitif.
3. Masa Mempertahankan Pancasila
Pancasila mendapatkan perlawanan secara fisik atau kekerasan yang dimulai dari peristiwa Muso di Madiun (1948) dan Islam radikal Kartosuwiryo (1949-1963). Kemudian disusul oleh pemberontakan-pemberontakan yang lain. Selain mendapatkan perlawanan secara fisik, Pancasila juga mendapatkan perlawanan secara ideologis, dimana pada saat itu Belanda pada tahun 1949 mengakui kedaulatan Indonesia yang berbentuk RIS (Republik Indonesia Serikat).
4. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Pada masa ini terjadi karena adanya penyelewangan pelaksanaan UUD 1945 membuat Pancasila dan UUD 1945 tidak lagi bercorak normatif.
5. Masa Orde Baru (1966)
Pada masa ini bahwa dimana secara bertahap fungsi dan peran UUD 1945 diterapkan dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun, pada kenyataannya banyak penyelewangan dari pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila yang terbukti dari meningkatnya jumlah koruptor. Sehingga pada akhirnya menjadikan Pancasila sebagai slogan omong kosong belaka.
6. Masa Reformasi (1998)
Pada masa ini Pancasila yang telah kehilangan daya pikatnya karena sudah banyak diselewangkan pada masa Orde Baru, dan sekarang mulai dikembalikan lagi seperti fungsi awalnya, sehingga Pancasila mampu menjadi ideologi negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.
G. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi
1. Pancasila sebagai Dasar Negara
Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun berdasarkan pada suatu landasan yaitu Pancasila.
Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri sendiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya Dasar Negara, suatu negara tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik dari dalam maupun dari luar.
Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai 4 fungsi, yaitu :
a. Jiwa dan Kepribadian bangsa Indonesia
Artinya, Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya, sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain.
b. Perjanjian Luhur
Artinya, Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai Dasar Negara pada 18 Agustus 1945 melaui sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
c. Sumber dari segala Sumber Hukum
Artinya, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.
d. Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia
Artinya, masyarakat adil dan makmur yang merata materill dan spiritual yang berdasarkan Pancasila.
2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa dan Negara
Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup di segala bidang. Tingkah laku masyarakat pun harus dilandasi dari semua sila Pancasila, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari yang satu dengan yang lainnya.
Pancasila yang dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dengan demikian jiwa beragama (sila pertama), jiwa berperikemanusiaan (sila kedua), jiwa berkebangsaan (sila ketiga), jiwa berkerakyatan (sila keempat), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadaan sosial (sila kelima).
3. Pancasila sebagai Ideologi Negara
Isitilah Ideologi negara adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Ideologi negara menyatakan suatu cit-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanannya dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya.
Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam hal titik tolak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuan dengan Pancasila. Dengan menyatukan cita-cita yang ingin dicapai ini maka dasarnya adalah sila kelima, yaitu ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dijiwai oleh sila-sila yang lainnya sebagai kesatuan.
Di dalam Pancasila telah tertuang cita-cita, ide-ide, gagasan-gagasan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila dijadikan sebagai Ideologi Bangsa.
4. Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup
Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang bisa menerima perubahan baru masuk yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu pemikiran yang tertutup dan tidak bisa menerima perubahan baru masuk sesuai dengan perkembangan zaman.
Adapun ciri-ciri dari ideologi terbuka dan tertutup, yaitu sebagai berikut.
Ciri ciri ideologi terbuka, yaitu :
- Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.
- Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan dari hasil musyawarah.
- Seluruhnya milik rakyat dan masyarakat dalam menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut.
- Isinya tidak operasional, kecuali diwujudkan ke dalam perangkat peraturan perundangan.
- Sifatnya dinamis dan reformatif.
Ciri-ciri ideologi tertutup, yaitu :
- Nilai dan cita-cita sekelompok orang yang mendasari niat dan tujuan kelompoknya.
- Harus ada yang dikorbankan demi ideologi sekelompok orang.
- Loyalitas ideologi yang kaku.
- Terdiri atas tuntutan yang nyata dan operasional yang diajukan mutlak.
- Mempunyai ketaatan yang mutlak, bahkan kadang-kadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan.
H. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Suatu ideologi memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas, karena ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praksis yang merupakan aktualisasi secara konkret. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural mempunyai tiga dimensi seperti yang telah diuraikan sebelumnya di atas.
Keterbukaan Pancasila dibuktikan dengan keterbukaan dalam menerima budaya asing masuk ke Indonesia, selama budaya asing itu tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Misalnya masuknya budaya India, Islam, Barat, dan sebagainya.
I. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa
Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam adat istiadat dan budaya, pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan kelima unsur Pancasila sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam suatu adat budaya. Di samping itu, di dalam kehidupan beragamapun telah mengamalkan kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama di Indonesia pada dasarnya mengajarkan berketuhanan, juga mengajarkan tentang kemanusiaan dan menumbuhkan rasa persatuan keadilan. Jadi, semua bentuk agama apapun di Indonesia telah mengamalkan Pancasila sehingga dalam kehidupan beragama terdapat rasa persatuan dan saling menghormati antar umat beragama.
Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam-macam suku pun bukan menjadi suatu pembeda bagi warga negara Indonesia, justru hal ini dijadikan sebagai nilai posotif bagi Indonesia sebagai negara yang beragam adat, suku, dan budaya. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah prinsip kuat bangsa Indonesia, walaupun Indonesia adalah bangsa majemuk yang multi agama, multi bahasa, multi budaya, dan multi ras.
J. Pancasila sebagai Sumber Nilai
Bagi bangsa Indonesia, sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Semua tolak ukur tentang baik buruk dan benar, salahnya sikap, perbuatan, serta tingkah laku bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai instrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif. Pancasila mengandung nila-nilai yang universal, serta nilai subjektif yang menjadi dasar pedoman hidup dengan dimensi ruang dan waktu.
Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermanfaat, dan berguna bagi manusia itu sendiri. Selain itu, nilai juga berarti standar ukuran tentang sesuatu berkualitas atau tidak berkualitas, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nilai dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu :
- Nilai materiil, yaitu nilai yang berguna atau tidaknya bagi unsur jasmani.
- Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna untuk aktivitas.
- Nilai kerohanian, yaitu nilai sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka esensi pembahasan pada Pancasila sebagai sumber bukan mengarah pada nilai materiil atau vital, melainkan berkaitan dengan nilai kerohanian dan tetap mengakui adanya keseimbangan antara nilai kerohanian, materiil, dan nilai vital. Secara yuridis konstitusional Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia adalah digali dari realitas nilai tata nilai budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut telah hidup dan berkembang sejak awal peradaban yang utama. Adapun nilai yang berkembang sejak awal peradaban, yaitu :
- Nilai religius terdapat dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai pengakuan dan martabat manusia perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
- Dalam sila Persatuan Indonesia, memuat nilai yang mengakui keberagaman masyarakat Indonesia tidak membedakan budaya, suku, agama, ras, maupun golongan.
- Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memuat nilai kedaulatan rakyat, semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- Sila Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia,nilai yang terkandung dalam nilai ini meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban, keadilan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia.
- Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
- Nilai Dasar
Nilai dasar yaitu suatu hakikat dari kelima sila Pancasila yang meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Sebagai ideologi terbuka nilai dasar inilah yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara, sehingga mengubah Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai dasar Pancasila tersebut sama halnya dengan pembubaran negara. Nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-psal UUD 1945 yang di dalamnya terkandung lembaga-lembaga penyelenggara negara, hubungan antar lembaga penyelenggara negara beserta tugas dan wewenangnya.
2. Nilai Instrumental
Nilai instrumental yaitu suatu arahan, kebijakan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan eksplitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.
3. Nilai Praksis
Nilai praksis yaitu realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, serta aspirasi masyarakat.
K. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai pula dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adaah dasar negara Indonesia, sedangkan negara adalah organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.
Arti pembangunan yaitu serangkaian kegiatan yang mengarah pada perubahan yang tata nilainya lebih baik atau lebih maju. Pada dasarnya perubahan-perubahan yang diinginkan bagi bangsa Indonesia adalah perubahan yang mengarah pada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahir dan batin, jasmani dan rohani, atau dunia dan akhirat. Dengan demikian, bangsa Indonesia menghendaki keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungannya, serta cita-cita kehidupan di dunia dan di akhirat.
L. Sikap dan Contoh Positif terhadap Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Sikap positif warga negara terhadap Pancasila didasari oleh fungsi Pancasila. Di era sekarang, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang statis karena merupakan landasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tuntuan yang dinamis karena Pancasila bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman (inilah mengapa Pancasila dimaknai sebagai ideologi terbuka) serta alat pemersatu bangsa.
Pancasila sebagai dasar filsafah negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi bangsa dan negara harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :
- Aktualisasi objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai hal dan bidang dan kehidupan negara yang meliputi kelembagaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan meliputi aktualisasi lainnya (politik, ekonomi, hukum, pertahanan, keamanan, dan pendidikan).
- Aktualisasi subjektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam setiap individu terutama dalam aspek moral yang berkaitan dengan hidup negara dan masyarakat.
Adapun contoh sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu sebagai berikut.
1. Mewujudkan Kehidupan Beriman dan Bertakwa
Beriman dan bertakwa perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Beriman dan bertakwa yang kita laksanakan dengan tindakan nyata, baik dalam keluarga (rajin dan taat beribadah, menghormati kedua orang tua, dan lain-lain), sekolah (jika belajar dimulai dan diakhiri dengan berdoa, menghargai guru dan menaati tata tertib sekolah), masyarakat (membantu warga yang terkena musibah, turut berperan aktif dalam perayaan hari besar agama, dan lain-lain).
2. Tenggang Rasa dalam Kehidupan Masyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, dengan bergam agama serta kepercayaan, tradisi, dan budaya. Di tengah keberagaman itu, tumbuh kesadaran betapa penntingnya persatuan dan kesatuan. Tergalangnya persatuan dan kesatuan sangat ditentukan oleh kepribadian warga negaranya. Melalui tenggang rasa kita dapat menyelerasakan pandangan dan sikap kita dengan sesama warga negara.
3. Rela Berkorban dalam Kehidupan Masyarakat
Rela berkorban sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara kita hendaknya rela berkorban diatas kepentingan pribadi demi kepentingan negara.
4. Suka Bermusyawarah
Bangsa Indonesia mempunyai cara yang khas untuk menyelesaikan masalah bersama yang dinamkan musyawarah untuk mufakat. Cara penyelesaian masalah itu sesuai dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Oleh karena itu, pendapat seseorang harus kita hargai.
5. Bekerja Keras
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Manusia dianugerahi akal budi dan berbagai kemampuan lainnya. Keistimewaan itu harus diterima manusia dengan tanggung jawab. Artinya, manusia harus memanfaatkan kemampuannya untuk membangun dunia dengan cara bekerja keras. Melalui kerja keras, manusia memperlihatkan keluhuran martabatnya sebagai ciptaan Tuhan.
M. Perilaku Konstitusional dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara yang sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila
Konstitusi memiliki arti sama dengan UUD, maka perilaku konstitusional dapat diartikan perilaku yang sesuai akan berlandaskan UUD. Di Indonesia UUD yang dipakai adalah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945, serta yang telah di amandemen. Sehingga perilaku konstitusional dalam hidup berbangsa dan bernegara memuat suatu makna perilaku yang sesuai dn berlandaskan UUD 1945 yang berlaku sekarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengingat UUD 1945 merupakan salah satu sumber hukum di Negara Republik Indonesia maka UUD 1945 perlu adanya penyempurnaan-penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada yaitu melalui proses amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan dasar negara Indonesia. Dalam hal ini undang-undang telah mengalami empat kali perubahan dan memerlukan biaya yang cukup besar, tetapi yang paling penting perubahan ini sudah merupakan semangat reformasi dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia.
N. Sikap Selektif terhadap Pancasila
Ada beberapa sikap selektif terhadap Pancasila, yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
a) Menjalankan ibadah secara taat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
b) Saling menghormati antar sesama pemeluk agama.
c) Memberikan kebebasan orang lain untuk memeluk agama dan keyakinan.
d) Tidak menghina pemeluk dan keyakinan orang lain.
e) Toleransi dalam kehidupan beragama.
a) Menganggap agama lain rendah, sehingga cenderung melecehkan agama lain.
b) Hanya mau bergaul dengan orang yang seagama atau aliran agama yang sama.
c) Memisahkan orang yang berbeda kepercayaan.
d) Menganggap sesat orang yang berbeda keyakinan.
e) Tidak mau menerima pemberian bentuk apaun dari orang yang berbeda agama.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
a) Mengakui dan menghargai keberadaan orang lain, bermasyarakat secara adil serta membedakan golongan.
b) Menghargai harkat dan martabat manusia yang sederajat.
c) Keluhuran budi, sopan santun, dan susila.
d) Tata pergaulan duniaa yang universal.
a) Acuh terhadap tetangga yang sedang mengalami kesusahan.
b) Memilih-milih dalam bergaul, hanya mau bergaul dengan orang-orang yang sederajat.
3. Persatuan Indonesia
a) Saling keergantungan satu sama lain, tolong menolong, bekerja sama dengan orang demi kesejahteraan bersama.
b) Menunjukkan kehidupan kebangsaan yang bebas, tidak memaksakan kehendak.
c) Cinta tanah air dan bangsa.
d) Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
a) Hanya mementingkan suatu suku atau golongannya sendiri.
b) Tidak mempunyai rasa prihatin terhadap permasalahan atau konflik yang terjadi di Indonesia.
c) Meremehkan suku atau golongan lain dan menganggap dirinya yang benar serta pantas di sanjung.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
a) Kedaulatan rakyat tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
b) Hikmat kebijaksanaan melalui pikiran yang sehat, memusyawarahkan kepentingan bersama dan tidak memihak.
c) Tanggung jawab berdasarkan hati nurani, ikhlas.
d) Adanya mufakat atas kehendak rakyat bersama.
a) Otoriter dalam memimpin, selalu memandang bulu dan memihak terhadap suatu golongan.
b) Mementingkan kepentingan golongan atau pribadi.
c) Pengambilan keputusan sepihak, tanpa membahas secara musyawarah.
d) Menganggap yang mayoritas yang memenagkan segalanya tanpa memandang golongan lain dan bersikap acuh.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
a) Perlakuan yang adil dalam berbagai kehidupan atau tidak diskirminasi.
b) Menghilangkan politik dinasti (kekuasaan turun-temurun dari orang tua ke anaknya).
c) Kemakmuran masyarakat yang berkeadilan.
d) Keseimbangan yang adil antara kebutuhan pribadi dan masyarakat.
e) Keseimbangan yang adil antara kebutuhan jasamani dan rohani, materi dan spiritual.
a) Membedakan fasilitas umum antara pejabat dan rakyat biasa.
b) Keadilan hanya untuk golongan tertentu, artinya menindak suatu permasalahan yang selalu tebang pilih mengungtungkan, pihak tersebut seharusnya salah.
c) Membeda-bedakan perhatian antar suku.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kata ideologi berasal dari bahasa latin yaitu idea yang berarti ide atau daya cipta dari hasil pemikiran manusia dan logos yang artinya ilmu. Bahwa suatu ideologi pada umumnya menunjukkan pandangan khas tentang pentingnya kerja sama antar manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan tingkat kesederajatan antar manusia.
Suatu ideologi pada dasarnya merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya mengadakan distansi (menjaga jarak) dengan dunia kehidupannya. Pancasila juga merupakan ideologi bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu Pancasila yang dapat menerima perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan pancasila tertutup yaitu Pancasila yang tidak bisa menerima perubahan yang sesuai dengn perkembangan zaman. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis dan aktual. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tidak boleh diubah, namun pelaksanannya disesuaikan dengan tantangan nyata yang kita hadapi.
Pada intinya Pancasila sebagai Ideologi Terbuka yaitu budaya asing boleh saja masuk, asalkan tidak bertentangan dengan sila Pancasila, seperti sila Berketuhanan, Berkemanusiaan, Menjunjung Persatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan.
Pancasila dalam dimensi ideologinya telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka yang di dalamnya mengandung dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Sedangkan dalam perwujudannya sebagai ideologi terbuka Pancasila mengandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
B. Saran
Sebelum penulis mengakhiri makalah ini, terlebih dahulu memberikan saran-saran, semoga dapat bermanfaat bagi Pembaca pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun saran yang dapat kami tulis adalah sebagai berikut.
- Dengan dijadikannya Pancasila sebagai Ideologi Terbuka kita akan mendapatkan budaya yang baru, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila.
- Banggalah menjadi bangsa Indonesia yang kaya akan alam dan beragamnya suku, budaya dan adat istiadat.
- Walaupun berbeda agama tetap saling hormat menghormati, dan jangan saling memaki kepercayaan, karena kita merupakan negara yang Bhineka Tunggal Ika yaitu Walaupun Berbeda Tetap Satu Jua.