Makalah tentang Kemiskinan

Makalah tentang Kemiskinan 

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, laju pertumbuhan penduduk, distribusi yang tidak merata dan kondisi lingkungan seperti bencan alam. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat.

Berdasarkan data BPS, persentase terakhir penduduk miskin pada September 2017 menurun 0,52 persen dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen. Sementara jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,58 juta dari sebelumnya Maret 2017 sebesar 27,77 juta.

Karena kemiskinan sudah menjadi masalah yang melekat pada suatu negara, oleh karena itu wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu pembangunan sosial. Diperlukannya kebijakan pemerintah yang yang terstuktur dan metode yang tepat dalam pengentasan kemiskinan serta peran kita dalam membantu kebijakan pemerintah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesungguhnya kemiskinan bukanlah persoalan baru di negeri ini. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan Pemerintah Kolonial Belanda mulai resah atas kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu indikator kemiskinan hanya dilihat dari pertambahan penduduk yang pesat, Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk sangat padat terutama dikota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat tersebut, membuat Indonesia banyak mengalami masalah sosial misalnya yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat maupun dalam ruang lingkup yang luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi semata.

1.2 Rumusan Masalah

Makalah ini akan membahas tentang masalah-masalah:

1.      Apa definisi kemiskinan?

2.      Apa indikator terjadinya kemiskinan?

3.      Bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia?

4.      Faktor apa saja penyebab terjadinya kemiskinan?

5.      Apa saja dampak dari kemiskinan?

6.      Apa saja kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengetahuan mengenai masalah-masalah kemiskinan dan memberi informasi tentang kemiskinan serta bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

a.       Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

b.      Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

c.       Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

2.1.1 Jenis-Jenis Kemiskinan

Secara umum, ada beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis dan contoh kemiskinan tersebut:

1.      Kemiskinan Subjektif

Jenis kemiskian ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.

Contohnya: pengemis musiman yang muncul di kota-kota besar.

2.      Kemiskinan Absolut

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan dimana seseorang/ keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Contoh kemiskinan absolut: keluarga yang kurang mampu.

3.      Kemiskinan Relatif

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.

Contohnya: banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan sedikit.

4.      Kemiskinan Alamiah

Ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah.

Contohnya: masyarakat di benua Afrika yang tanahnya kering dan tandus.

5.      Kemiskinan Kultural

Ini adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.

Contohnya: suku Badui yang teguh mempertahankan adat istiadat dan menolak kemajuan jaman.

6.      Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada.

Contohnya: masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari Freeport.

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

2.2 Indikator-indikator Kemiskinan

 Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagi berikut:

1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).

2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

3) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.

5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

6) Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

7) Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9) Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

10) rata-rata tidak memunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan.

 memunyai tingkat pendidikan yang rendah

2.3 Kemiskinan di Indonesia

Antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada di bawah kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis - baik di desa maupun di kota - karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja.

Namun, ketika pada akhir tahun 1990-an Krisis Finansial Asia terjadi, tingkat kemiskinan di Indonesia melejit tinggi, dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998, yang berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika.

Dalam beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya.

Stabilitas harga makanan (khususnya beras) merupakan hal penting sekali bagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli beras (dan produk makanan lain). Oleh karena itu, tekanan inflasi pada harga beras (misalnya karena gagal panen) dapat memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin. Bahkan sebagian dari mereka yang hidup sedikit saja di atas garis kesmiskinan bisa jatuh dalam kemiskinan penuh karena inflasi yang tinggi.

Selain inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga makanan, keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi (terutama subsidi untuk BBM dan listrik) menyebabkan inflasi yang tinggi. Misalnya, waktu pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pemotongan subsidi BBM pada akhir tahun 2005 terjadinya peningkatan signifikan angka kemiskinan di antara tahun 2005 dan 2006. Harga minyak internasional yang naik membuat pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM waktu itu guna meringankan defisit anggaran pemerintah. Konsekuensinya adalah inflasi dua digit di antara 14 sampai 19 persen (tahun-ke-tahun) terjadi sampai oktober 2006. Presiden Joko Widodo juga mengurangi subsidi BBM, baik pada akhir tahun 2014 maupun awal tahun 2015. Namun karena harga minyak internasional yang lemah pada waktu itu, keputusan ini tidak mengimplikasikan dampak yang luar biasa pada angka inflasi. Toh, angka inflasi Indonesia naik menjadi di antara 8 - 9 persen (t/t) pada tahun 2014 maka ada peningkatan kemiskinan sedikit di Indonesia di antara tahun 2014 dan 2015, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 354,386 (atau sekitar USD $25) yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk).

Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

Selama periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017).

2.4 Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan

            Pada umumnya di Negara Indonesia faktor penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1.      Pengangguran

Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada disekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

2.      Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan akan semakin meningkat di suatu negara.

3.      Tingkat pendidikan yang rendah

Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.

Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan. Bencana Alam Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

4.      Distribusi yang Tidak Merata

Ketidaksamaan pola kepemilikian sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di bawah garis kemiskinan.

2.5 Dampak Kemiskinan

            Dampak yang akan terjadi dari kemiskinan adalah:

a.       Kesejahteraan masyarakat sangat jauh dari sangat rendah Ini berarrti dengan adanya tingkat kemiskian yang tinggi banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendapatan yang mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

b.      Tingkat kematian meningkat, ini dimksudkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang menagalmi kemtain akibat kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat dalam menjalani kemiskinan yang di alami.

c.       Banyak penduduk Indonesia yang kelaparan karena tidak mampu untuk membeli kebutuha akan makanan yang merka makan sehari-hari Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan  yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan, kebutuhan sulit terpenuhi,  kekurangan nutrisi dan kesehatan, dll. 

Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan. Mereka melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Di era global dan materialisme seperti sekarang ini tak heran jika kriminalitas terjadi dimanapun.

Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kesehatan yang sulit di dapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

2.6 Kebijakan Pemerintah

            Kebijakan pemerintahan  dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1.      Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di indonesia.

2.      Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.

3.      Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :  • Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton.

4.      Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.

Contoh :    Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;

• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.  

5.      Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.

Contoh : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan

• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.      Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia dan merupakan masalah yang kompleks, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya. Masalah ini daridulu sampai sekarang tetap menjadi isu sentral di Indonesia. 

2.      Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adlah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

3.2 Saran

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.

DAFTAR PUSTAKA

http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2013/12/kemiskinan-lengkap-devinisi-pola-jenis.html?m=1

http://ochascorpiogirl.blogspot.com/2012/10/faktor-penyebab-dan-cara-mengatasi.html

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html

https://googleweblight.com/i?u=https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html&hl=id-ID

Makalah tentang Pengangguran "Ekonomi Makro"

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

            Menurut Todaro(1997) pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut di distribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

            Pengangguran merupakan masalah yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Jumlah penganggur mengalami peningkatan. Sementara itu tingkat pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan - pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utma kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi pengangguran ?
2. Bagaimana keadaan angkatan kerja dan kesempatan kerja ?
3. Bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia ?
4. Apa yang menjadi masalah pengangguran di Indonesia ?
5. Bagaimana dampak dari pengangguran ?
6. Bagaimana cara mengatasi pengangguran ?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui definisi pengangguran
2. Mengetahui apa yang menjadi masalah pengangguran di Indonesia
3. Mengetahui keadaan pengangguran di Indonesia
4. Mengetahui keadaan angkatan kerja dan kesempatan kerja
5. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pengangguran
6. Bagaimana cara mengatasi pengangguran ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Pengangguran

 Definisi pengangguran adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Selain diatas masih banyak istilah arti definisi pengangguran diantaranya :  menurut sadono sukirno pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

B. Keadaan Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja

            Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah angkatan kerja indonesia padafebruari 2017 sebanyak 131,55 juta. Jumlah tersebut terus naik 6,11 juta dibanding agustus 2016 dan naik 3,03 persen atau 3,88 juta dibanding februari 2016.

 Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, penduduk pekerja di Indonesia pada februari 2017 sebanyak 124,54 juta, naik 6,13 juta dibanding pada semester lalu, dan bertambah 3,89 juta dibanding februari 2017.

            TPAK pada februari 2017 tercatat 69,02 persen, naik 2,68 persen poin dibanding semester tahun lalu. Sedangkan jumlah pengangguran mengalami penurunan menjadi 7,01 juta atau turun sekitar 20 ribu dibanding semester lalu dan berkurang 10 ribu dibanding februari 2017.

            Selama setahun terakhir, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah sektor jasa kemasyarakatan sebesar 0,42 persen, sekor transportasi, pergudangan dan komunikasi 0,27 persen,sektor pertanian 0,12 persen, dan sektor industri 0,07 persen. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor konstruksi sebesar 0,64 persen poin dan sektor perdagangan 0,25 persen.

C. Keadaan Pengangguran di Indonesia

            Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan jumlah angkatan kerja di indonesia pada April – Oktober 2017 hingga Januari 2018 . Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 131,55 juta orang angkatan kerja.

Dari jumlah itu, penduduk indonesia yang bekerja pada April s.d Oktober 2017 tercatat sebanyak 124,54 juta orang. Sementara jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,01 juta orang.

            Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan tercatat cenderung lebih tinggi dibanding di pedesaan. Pada Februari 2017, TPT di perkotaan mencapai 6,50 persen, sedangkan di pedesaan hanya 4 persen.

 Sementara dari segi sektor lapangan kerja selama setahun terkhir, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah jasa kemasyarakatan (0,42 persen poin), transportasi, pergudangan dan komunikasi (0,27 persen poin), pertanian (0,12 persen poin), dan industri (0,07 persen poin). Sedangkan sektor-sektor  yang mengalami penurunan adalah sektor konstruksi (0,64 persen poin) dan sektor perdagangan (0,25 persen poin).

D. Masalah Pengangguran di Indonesia

            Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

            Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga menganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti indonesia, dikenal istilah “pengangguran terselubung” dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Masalah ketenagakerjaan di indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relative rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Pembangunan bangsa indonesia ke depan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya. Dalam pembangunan nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga yang mendukung. Kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan lagi. Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP). Mengingat 70 persen penganggur didominasi oleh kaum muda, maka diperlukan penanganan khusus secara terpadu program aksi penciptaan dan perluasan kesempatan khusus bagi kaum muda oleh semua pihak.

E. Dampak dari pengangguran

            Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Berikut ini beberapa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial.

1. Menurunkan Aktivitas Perekonomian

Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini

mengakibatkan para pengusaha dan investor tidak bergairah melakukan perluasan dan   pendirian industri baru sehingga aktivitas perekonomian menjadi turun.

2. Menurunkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Orang yang tidak bekerja (menganggur) tidak akan menghasilkan barang dan jasa. Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur maka PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihasilkan akan menurun. PDB yang menurun akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya pendapatan per kapita.

3.Meningkatkan Biaya Sosial

Pengangguran ternyata mengakibatkan meningkatnya biaya sosial. Karena, pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya-biaya seperti biaya perawatan pasien yang stres (depresi) karena menganggur, biaya keamanan dan biaya pengobatan akibat meningkatnya tidak kriminalitas yang dilakukan oleh penganggur, serta biaya pemulihan dan renovasi beberapa tempat akibat demonstrasi dan kerusuhan yang dipicu oleh ketidakpuasan dan kecemburuan sosial para penganggur.

4. Menurunkan Tingkat Keterampilan

Dengan menganggur, tingkat keterampilan sesepramg akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan seseorang.

5. Menurunkan Penerimaan Negara

            Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan (pendapatan). Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur, akan semakin turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan.

6. Mengakibatkan Kemiskinan

            Predikat negeri miskin seakan sulit lepas dari bangsa yang potensi kandungan kekayaan alamnya terkenal melimpah. Cerita pilu kemiskinan seakan kian lengkap dengan terjadinya berbagai musibah alam dan bencana: gempa bumi, tsunami, lumpur panas lapindo, dan kebakaran hutan yang diikuti kabut asap. Kantung-kantung kemiskinan di negeri ini kian hari kian menyebar bak virus ganas, mulai dari lapis masyarakat pedesaan, kaum urban perkotaan, penganggur, hingga ke kampung-kampung nelayan. Lepas dari perdebatan indikator yang digunakan, data kemiskinan di negeri ini terus menunjukan trend memburuk. Jumlah orang miskin di indonesia mencapai 17 persen dari populasi penduduk yang kini telah mencapai angka 220 juta jiwa.

F. Cara Mengatasi Pengangguran

            Secara umum cara mengatasi pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi dan penemuan teknologi baru, pembenahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lainlain. Secara teknis kebijakan upaya-upaya ke arah itu dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan misalnya :

1. Menyelenggarakan bursa pasar kerja

Bursa tenaga kerja adalah penyampaian informasi oleh perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja kepada masyarakat luas. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terjadi komunikasi yang baik antara perusahaan dan pencari kerja. Selama ini banyak informasi pasar kerja yang tidak mampu tersosialisasikan sampai ke masyarakat, sehingga mengakibatkan informasi lowongan kerja hanya bisa diakses oleh golongan tertentu.

2. Menggalakkan kegiatan ekonomi informal

Kebijakan yang memihak kepada pengembangan sektor informal, dengan cara mengembangkan industri rumah tangga sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Dewasa ini telah ada lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah kegiatan ekonomi informal yakni Departemen Koperasi dan UKM. Selain itu dalam pengembangan sektor informal diperlukan keterpihakan dari Pemda setempat.

3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja

Pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan bersertifikasi internasional. Berdasarkan survei tentang kualitas Tenaga Kerja menunjukkan bahwa ranking Human Development Index Indonesia di Asia pada tahun 2000 berada di peringkat 110. Sementara negara lain seperti Vietnam ada diperingkat 109, Filipina (77), Thailand (69), Malaysia (59), Brunei Darussalam (32), Singapura (25), Jepang (9). Data ini menunjukkan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga peningkatan keterampilan mereka menjadi sangat perlu dilakukan.

4. Meningkatkan mutu pendidikan

Mendorong majunya pendidikan, dengan pendidikan yang memadai memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Dewasa ini sesuai dengan perintah undang-undang, pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk bidang pendidikan nasional.

5. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja

Pusat-pusat latihan kerja perlu didirikan untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang ada.

6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Pemerintah perlu terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan memberikan peluang bagi penciptaan kesempatan kerja.

7. Mendorong investasi

Pemerintah perlu terus mendorong masuknya investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan kesempatan kerja di Indonesia.

8. Meningkatkan transmigrasi

Transmigrasi merupakan langkah pemerintah meratakan jumlah penduduk dari pulau yang berpenduduk padat ke pulau yang masih jarang penduduknya serta mengoptimalkan sumber kekayaan alam yang ada.

9. Melakukan deregulasi dan debirokrasi

Deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Deregulasi artinya adalah perubahan peraturan aturan main terhadap bidang-bidang tertentu. Deregulasi biasanya ke arah penyederhanaan peraturan. Debirokrasi artinya perubahan struktur aparat pemerintah yang menangani bidang-bidang tertentu. Debirokrasi biasanya ke arah penyederhanaan jumlah pegawai/lembaga pemerintah yang menangani suatu urusan tertentu.

10. Memperluas lapangan kerja

Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru terutama yang bersifat padat karya. Dengan adanya era perdagangan bebas secara regional dan internasional sebenarnya terbuka lapangan kerja yang semakin luas tidak saja di dalam negeri juga ke luar negeri. Ini tergantung pada kesiapan tenaga kerja untuk bersaing secara bebas di pasar tenaga kerja internasional.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

 Pengangguran adalah seorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah makro ekonomi yang paling utama.

            Pengangguran disebabkan oleh besarnya angkatan kerja tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja tidak seimbang.

B. Saran

            Dari kesimpulan diatas maka kami dapat menyarankan peningkatan pada mobilitas modal dan tenaga kerja dan segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja (lowongan) yang kosong dan mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

https://googleweblight.com/i?u=https://bisnis.tempo.co/read/872547/angkatan-kerja-februari-2017-meningkat-sebanyak-13155-juta&hl=id-ID

https://www.google.com/search?source=android-browser&q=keadaan+pengangguran+indonesia+tahun+2017&oq=keadaan+pengangguran+indonesia+tahun+2017&aqs=mobile-gws-lite..

http://googleweblight.com/i?u=http://www.zonasiswa.com/2014/12/dampak-cara-mengatasi-pengangguran.html?m%3D1&hl=id-ID