Makalah tentang Kemiskinan

Makalah tentang Kemiskinan 

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, laju pertumbuhan penduduk, distribusi yang tidak merata dan kondisi lingkungan seperti bencan alam. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat.

Berdasarkan data BPS, persentase terakhir penduduk miskin pada September 2017 menurun 0,52 persen dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen. Sementara jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,58 juta dari sebelumnya Maret 2017 sebesar 27,77 juta.

Karena kemiskinan sudah menjadi masalah yang melekat pada suatu negara, oleh karena itu wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu pembangunan sosial. Diperlukannya kebijakan pemerintah yang yang terstuktur dan metode yang tepat dalam pengentasan kemiskinan serta peran kita dalam membantu kebijakan pemerintah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesungguhnya kemiskinan bukanlah persoalan baru di negeri ini. Sekitar seabad sebelum kemerdekaan Pemerintah Kolonial Belanda mulai resah atas kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu indikator kemiskinan hanya dilihat dari pertambahan penduduk yang pesat, Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk sangat padat terutama dikota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat tersebut, membuat Indonesia banyak mengalami masalah sosial misalnya yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat maupun dalam ruang lingkup yang luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi semata.

1.2 Rumusan Masalah

Makalah ini akan membahas tentang masalah-masalah:

1.      Apa definisi kemiskinan?

2.      Apa indikator terjadinya kemiskinan?

3.      Bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia?

4.      Faktor apa saja penyebab terjadinya kemiskinan?

5.      Apa saja dampak dari kemiskinan?

6.      Apa saja kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengetahuan mengenai masalah-masalah kemiskinan dan memberi informasi tentang kemiskinan serta bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

a.       Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

b.      Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

c.       Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

2.1.1 Jenis-Jenis Kemiskinan

Secara umum, ada beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis dan contoh kemiskinan tersebut:

1.      Kemiskinan Subjektif

Jenis kemiskian ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.

Contohnya: pengemis musiman yang muncul di kota-kota besar.

2.      Kemiskinan Absolut

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan dimana seseorang/ keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Contoh kemiskinan absolut: keluarga yang kurang mampu.

3.      Kemiskinan Relatif

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.

Contohnya: banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan sedikit.

4.      Kemiskinan Alamiah

Ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah.

Contohnya: masyarakat di benua Afrika yang tanahnya kering dan tandus.

5.      Kemiskinan Kultural

Ini adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.

Contohnya: suku Badui yang teguh mempertahankan adat istiadat dan menolak kemajuan jaman.

6.      Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada.

Contohnya: masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari Freeport.

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

2.2 Indikator-indikator Kemiskinan

 Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagi berikut:

1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).

2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

3) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.

5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

6) Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

7) Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9) Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

10) rata-rata tidak memunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan.

 memunyai tingkat pendidikan yang rendah

2.3 Kemiskinan di Indonesia

Antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada di bawah kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis - baik di desa maupun di kota - karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja.

Namun, ketika pada akhir tahun 1990-an Krisis Finansial Asia terjadi, tingkat kemiskinan di Indonesia melejit tinggi, dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998, yang berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika.

Dalam beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya.

Stabilitas harga makanan (khususnya beras) merupakan hal penting sekali bagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli beras (dan produk makanan lain). Oleh karena itu, tekanan inflasi pada harga beras (misalnya karena gagal panen) dapat memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin. Bahkan sebagian dari mereka yang hidup sedikit saja di atas garis kesmiskinan bisa jatuh dalam kemiskinan penuh karena inflasi yang tinggi.

Selain inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga makanan, keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi (terutama subsidi untuk BBM dan listrik) menyebabkan inflasi yang tinggi. Misalnya, waktu pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pemotongan subsidi BBM pada akhir tahun 2005 terjadinya peningkatan signifikan angka kemiskinan di antara tahun 2005 dan 2006. Harga minyak internasional yang naik membuat pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM waktu itu guna meringankan defisit anggaran pemerintah. Konsekuensinya adalah inflasi dua digit di antara 14 sampai 19 persen (tahun-ke-tahun) terjadi sampai oktober 2006. Presiden Joko Widodo juga mengurangi subsidi BBM, baik pada akhir tahun 2014 maupun awal tahun 2015. Namun karena harga minyak internasional yang lemah pada waktu itu, keputusan ini tidak mengimplikasikan dampak yang luar biasa pada angka inflasi. Toh, angka inflasi Indonesia naik menjadi di antara 8 - 9 persen (t/t) pada tahun 2014 maka ada peningkatan kemiskinan sedikit di Indonesia di antara tahun 2014 dan 2015, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 354,386 (atau sekitar USD $25) yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk).

Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

Selama periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017).

2.4 Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan

            Pada umumnya di Negara Indonesia faktor penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1.      Pengangguran

Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada disekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

2.      Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan akan semakin meningkat di suatu negara.

3.      Tingkat pendidikan yang rendah

Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.

Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan. Bencana Alam Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

4.      Distribusi yang Tidak Merata

Ketidaksamaan pola kepemilikian sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di bawah garis kemiskinan.

2.5 Dampak Kemiskinan

            Dampak yang akan terjadi dari kemiskinan adalah:

a.       Kesejahteraan masyarakat sangat jauh dari sangat rendah Ini berarrti dengan adanya tingkat kemiskian yang tinggi banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendapatan yang mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

b.      Tingkat kematian meningkat, ini dimksudkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang menagalmi kemtain akibat kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat dalam menjalani kemiskinan yang di alami.

c.       Banyak penduduk Indonesia yang kelaparan karena tidak mampu untuk membeli kebutuha akan makanan yang merka makan sehari-hari Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan  yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan, kebutuhan sulit terpenuhi,  kekurangan nutrisi dan kesehatan, dll. 

Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan. Mereka melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Di era global dan materialisme seperti sekarang ini tak heran jika kriminalitas terjadi dimanapun.

Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kesehatan yang sulit di dapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

2.6 Kebijakan Pemerintah

            Kebijakan pemerintahan  dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1.      Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di indonesia.

2.      Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.

3.      Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :  • Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton.

4.      Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.

Contoh :    Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;

• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.  

5.      Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.

Contoh : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan

• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.      Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia dan merupakan masalah yang kompleks, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya. Masalah ini daridulu sampai sekarang tetap menjadi isu sentral di Indonesia. 

2.      Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adlah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

3.2 Saran

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.

DAFTAR PUSTAKA

http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2013/12/kemiskinan-lengkap-devinisi-pola-jenis.html?m=1

http://ochascorpiogirl.blogspot.com/2012/10/faktor-penyebab-dan-cara-mengatasi.html

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html

https://googleweblight.com/i?u=https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html&hl=id-ID